Deby sandra

UANG MUKA UNTUK PENGADAAN LANGSUNG PADA PBJ PEMERINTAH

 

Pasca keluarnya Perpres 12 tahun 2021 dan Petunjuk teknis turunan nya terutama Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 memperlihatkan keberpihakan kepada Usaha Mikro , Usaha Kecil dan Koperasi.  Kali ini kita membahas kebijakan uang muka.

Uang muka dapat diberikan PPK  kepada Penyedia untuk semua jenis Pengadaan Barang/Jasa untuk Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan. Diantaranya :

  1. mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
  2. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok
    barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
  3. pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan
    pekerjaan

Pemberian uang muka merupakan wewenang dari PPK saat menyusun rancangan kontrak. Dengan kata “dapat” berarti tidak wajib , namun PPK harus melihat hasil Analisa Pasar untuk Pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam memutuskan memberikan uang muka atau tidak. Contohnya pekerjaan dengan lokasi yang sulit dijangkau, transportasi terbatas dan waktu pelaksanaan juga mendekati akhir tahun anggaran.  Pemberian uang muka ini juga implementasi percepatan pelaksanaan pembangunan yaitu realisasi belanja pemerintah dengan mengharapkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Besar nya uang muka ditetapkan oleh PPK dan di cantumkan dalam  rancangan kontrak pada dokumen pemilihan. Besaran uang muka ini tidak dapat di addendum dalam pelaksanaan kontrak , Kenapa ? Uang Muka merupakan salah satu indikator persaingan yang mempengaruhi  penawaran peserta, Penawaran dengan diberikan uang muka atau penawaran tanpa diberikan uang muka dapat mempengaruhi nilai penawaran, namun persentase pengaruh ini masih perlu dibuktikan lebih lanjut.

Kebijakan Uang Muka dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dalam Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 menyebutkan :

Besaran uang muka untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi :

a. nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka
paling rendah 50% (lima puluh persen);

b. nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atasRp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
2. 500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dapat
diberikan uang muka paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan

c. nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas
2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 30% (tiga puluh persen).


Besaran uang muka untuk nilai pagu anggaran/kontrak lebih dari
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 20% (dua puluh persen) dan

Besaran uang muka untuk nilai pagu anggaran/kontrak Kontrak tahun jamak diberikan Uang muka paling tinggi 15% (lima belas persen). “

 

Kebijakan yang berbeda dengan kebijakan sebelum nya adalah Kebijakan Uang Muka yang menunjukkan keberpihakan pada pengusaha mikro, usaha kecil serta koperasi. Dimana Metode Pemilihan Pengadaan B/J  Pengadaan langsung atau Penunjukan Langsung dengan menggunakan bentuk Kontrak SPK diberikan uang muka paling sedikit  50 %.

Sedangkan Untuk Kontrak untuk usaha kecil dengan Nilai Kontrak 200 Juta sampai 2,5 M diberikan Uang Muka Paling Sedikit 30 %

Pemberian uang muka yang merupakan kewenangan PPK ini , menjadi hak Penyedia apabila sudah tercantum di dalam kontrak.

5 komentar untuk “UANG MUKA UNTUK PENGADAAN LANGSUNG PADA PBJ PEMERINTAH”

  1. Terkait uang muka pd pbj barang..bila penyedia sdh diberi uang muka kmd penyedia wan prestasi barang tdk datang…bagaimana pertanggungjawaban uang muka tsb bu sandra..

    1. Setiap pemberian uang muka harus di dahului dengan Penyerahan jaminan Uang Muka, Jaminan uang muka besarnya sama dengan uang muka yang diberikan. jaminan ini lah yang berfungsi pengalihan resiko pemberian uang muka. maka jika penyedia wan prestasi maka , jaminan uang muka itu harus di cairkan.

      pada Pedoman Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Perlem 12 tahun 2021 di sebutkan syarat uang muka merupakan salah satu Jaminan dalam Pengadaan Barang / Jasa , yang sifatnya : 1. Tidak Bersyarat, 2. Mudah dicairkan dan 3. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/ Pejabat Penandatangan Kontrak/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/Pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

      Terimakasih atensi nya pak Agus Purwanto… Salam Pengadaan

  2. Itu disebutkan yang muka paling rendah 50 %. Artinya boleh diberikan sampai 100%. Apakah uang Muka yang telah diatur dalam pasal 29 perpress 16 tahun 2018 yang tidak diubah dalam perpress 12 tahun 2021 yang tidak menyebutkan nilai serendah2nya 50% bisa diabaikan dengan berpedoman pada peraturan LKPP

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top