Deby Sandra memulai karir dalam dunia pengadaan barang/jasa sejak tahun 2010 sebagai Panitia Lelang/Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan. Selain di bidang Pengadaan, Deby Sandra juag bertugas sebagai Pengelola Barang Milik Negara dan sebagai Pengelola Arsip pada Bagian Umum.

Tahun 2014 Deby Sandra memutuskan untuk beralih menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Kesehatan, agar dapat fokus melaksanakan pekerjaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Deby Sandra ditugaskan pada RSUP DR. M. Djamil Padang. Setelah bekerja sebagai Kepala ULP/Ketua Pokja Pemlihan, Saat ini bekerja sebagai Koordinator Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa RSUP.DR.M.Djamil Padang sambil melanjutkan pendidikannya di jenjang S3 Fakultas Ekonomi, Prodi Kajian Pembangunan dan Lingkingan Universitas Negeri Padang.

Selain berkiprah di Pengadaan Barang/Jasa RSUP DR. M. Djamil Padang, Deby Sandra aktif di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai Fasilitator PBJ Tingkat Dasar dan Tingkat Lanjut. Deby Sandra memiliki Sertifikat BNSP kompetensi Pelaksanaan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Muda, Kompetensi Kluster Pelaksanaan Manajemen Kontrak/Certified Contract Management Specialist (CCMs) dan sebagai Assesor Kompetensi (Work Placement). Deby Sandra juga menjadi salah satu anggota Tim Pendamping Kontrak dan Probity Advisor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Di organisasi profesi, Deby Sandra merupakan salah satu Pendiri Organisasi Profesi Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI), Saat ini menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPN IFPI. Selain di IFPI, Deby juga menjadi Sekretaris dalam Forum Ahli Kontrak Pengadaan Indonesia (FAKPI) dan aktif dalam Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI).

Beberapa materi yang Deby Sandra ajarkan di berbagai K/L/D adalah Pengadaan barang/Jasa Pemerintah secara umum, Pengadaan Sektor Kesehatan (alkes & Obat) di Rumah Sakit dan Puskesmas, Pengadaan pada Badan Layanan Umum, Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Standar Minimal Pelayanan (SPM) Kesehatan, Pedoman Kearsipan dan Tata Naskah Dinas Pemerintah.