Deby sandra

Klinik Tanya Jawab

Klinik ini disediakan untuk pengunjung dapat menyampaikan keluhan, keraguan dan menemukan treatment dalam memecahkan permasalahan seputar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Please or Daftar to create posts and topics.

Kamu Harus Tahu Syarat UKOM PBJP

Pilihan Skema Sertifikasi Kompetensi untuk Pangadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Persyaratan untuk Mengikuti Uji Kompetensi PBJ

Ada yang baru dengan Skema Sertifikasi Kompetensi PBJ. SDM Pengadaan harus tahu dengan Skema ini , Skema ini khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa Sektor Publik (Pemerintahan) yaitu semua skema mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang  Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)  Fungsional Pengelola Pengadaan B/J serta Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kamus Kompetensi Telnis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Skema itu adalah :

  1. Sertifikasi Kompetensi Level-1
  2. Sertifikasi Kompetensi bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa(Pengelola PBJ) yang terdiri atas :
  • Sertifikasi Kompetensi Penjenjangan bagi Pengelola PBJ
  • Sertifikasi Kompetensi Pengangkatan dalam JabatancFungsional Pengelola PBJ melalui mekanisme Perpindahan Dari Jabatan Lain
  • Sertifikasi Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola PBJ melalui mekanisme Promosi
  • Sertifikasi Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola PBJ melalui mekanisme Inpassing

3. Sertifikasi Kompetensi bagi Personel Lainnya yang terdiri atas:

  • Sertifikasi Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  • Sertifikasi Kompetensi Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)
  • Sertifikasi Kompetensi Pejabat Pengadaan (PP)

Skema tersebut berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022  dalam Lampiran Kebutusan di jelaskan bahwa Skema Sertifikasi Kompetensi adalah skema yang digunakan dalam uji kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan
kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa

Siapa Pelaksana UjiKompetensi ?

Teman – Teman SDM Pengadaan Pemerintah mempunyai beberapa pilihan untuk melaksanakan Ujikompetensi bidang Pengadaan yaitu :

  1. Direktorat Sertifikasi LKPP yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ)/Instansi Lain
  2. LPPBJ/Instansi lain yang dapat berkerjasama dengan Direktorat Sertifikasi LKPP.
  3. LPPBJ Tipe A dapat menjadi pelaksana Ujian Kompetensi semua skema
  4. LPPBJ Tipe B dapat menajdi pelaksana Ijian Kompetensi Level 1
  5. Instansi Lain (pengguna SDM PBJ) yang bukan merupakan pelaksana LPPPBJ Tipe A atau Tipe B dan dapat menjadi pelaksana Uji Kompetensi Semua Skema Kompetensi namun hanya bagi Pegawai Instansi Tersebut pastinya setelah mendapat Persetujuan dari Direktur Sertifikasi LKPP

Dengan keluarnya Peraturan Deputi tersebut diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan Antri nya Layanan Sertifikat Kompetensi (antri untuk UKOM PPBJ). Namun yang harus di Dorong adalah LPP PBJ KLPD untuk dapat segera memenuhi Akreditasi untuk ditetapkan menjadi LPPPBJ Tipe A.

Syarat LPPPBJ KLPD untuk mendapatkan Akreditasi A tersebut juga tidak main main banyak indikator yang harus dipenuhi. Semoga masalah antrinya ikut Kompetensi PPBJ ini tidak beralih kepada permasalahan Sulit nya mencapai Akreditasi A LPPBJ . dengan ada nya UU IT dan perkembangan teknologi diharapkan proses nya akan semakin simpel dan tidak perlu manual dengan banyak berkas akreditasi yang pastinya bukan merupakan Prilaku yang tidak mendukung Pengadaan Berkelanjutan Aspek Lingkungan.

 

Apa Persyaratan SDM PBJ untuk Ikut Ujian Kompetensi ?

Persyaratan Peserta Sertifikasi Kompetensi Level-1

  1. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
  2. surat tugas dari instansi atau surat pernyataan/pengajuan mengikuti Uji Kompetensi Level-1;
  3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan Kependudukan dari Instansi yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil (apabila yang bersangkutan sedang dalam proses pembuatan/penggantian KTP);

Persyaratan Peserta Sertifikasi Kompetensi Penjenjangan bagi Pengelola PBJ

  • Sertifikasi Kompetensi Penjenjangan bagi Pengelola PBJ Muda
  1. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pengelola PBJ minimal jenjang Pertama;
  2. Memiliki pangkat tertinggi di jenjang Pertama (III/b) selama minimum dua tahun atau telah memenuhi angka kredit untuk kenaikan jenjang;
  3. Memiliki keanggotaan Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI);
  4. Surat tugas dari instansi asal Peserta Sertifikasi;
  5. Fortofolio;
  6. Formulir pengajuan sertifikasi penjenjangan yang telah diisi;
  7. Pas foto formal berwarna terbaru;
  • Sertifikasi Kompetensi Penjenjangan bagi Pengelola PBJ Madya
  1. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pengelola PBJ minimal jenjang Muda;
  2. Memiliki pangkat tertinggi di jenjang Muda (III/d) selama minimum dua tahun atau telah memenuhi angka kredit untuk kenaikan jenjang;
  3. Memiliki keanggotaan Ikatan Fungsional Pengadaan
    Indonesia (IFPI);
  4. Surat tugas dari instansi asal Peserta Sertifikasi;
  5. Portofolio;
  6. Formulir pengajuan sertifikasi penjenjangan yang telah diisi;
  7. Pas foto formal berwarna terbaru

Persyaratan Peserta Sertifikasi Kompetensi Pengelola PBJ melalui Mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain

Peserta Sertifikasi memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki portofolio sesuai dengan keputusan Deputi yang membidangi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui Perpindahan dari Jabatan lain

 

Persyaratan Peserta Sertifikasi Kompetensi Pengelola PBJ melalui Mekanisme Promosi

  1. Memiliki dokumen yang menunjukkan pengakuan dari asosiasi profesi dan Instansi Pembina terhadap inovasi yang dihasilkan di bidang pengadaan barang/jasa;
  2. Nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  3. Memiliki rekam jejak yang baik;
  4. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS
  5. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS

Terlihat jelas dalam syarat-syarat diatas menunjukkan bahwa Peserta dari Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan yang dapat mengikuti kenaikan Jenjang dengan salah satu syarat nya UKOM untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi adalah Pejabat Fungsional yang sudah memenuhi Kewajiban nya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 54 Ayat 2 Permenpan 29 Tahun 2020 Pengelola PBJ Wajib menjadi Anggota IFPI. hal ini tidak jauh berbeda dengan syarat Ujian Kompetesnsi pada Jabatan Fungsional lainnya.

Dalam Keputusan Deputi ini    sudah cukup jelas aturan main dalam Sertifikat Kompetensi dan diharapkan untuk lebih mudah dan tidak adalagi antrian dalam UKOM yang pastinya berpengaruh pada penundaan kenaikan Jenjang dan pastinya Penundaan Karir dari Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan B.J

Pertanyaan selanjutnya  bagaimana dengan SDM PBJ yang sudah ikut Ukom sebelum ini namun belum berhasil dinayatakam KOMPETEN  ?

Dalam lampiran aturan Peralihan dinyatakan

Bagi Peserta Sertifikasi Kompetensi PPK/Pokja/PP yang dinyatakan belum kompeten mulai tahun 2020 berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, diberikan kesempatan untuk melakukan Uji Kompetensi ulang dengan standar kompetensi yang sama pada tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Apabila Peserta Sertifikasi Kompetensi PPK/Pokja/PP yang dinyatakan belum kompeten setelah diberikan kesempatan untuk melakukan Uji Kompetensi ulang belum kompeten, untuk selanjutnya dilakukan Uji Kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi PPK/Pokja/PP yang berlaku

“Sudah Kompetenkah Kita sebagai SDM Pengadaan “

Skema ini dipakai untuk Skema Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sektor Privat / Non Pemerintah menurut pendapat kami dapat memakai skema sertifikasi sesuai dengan Skema SKKNI dengan Sertifikat BNSP spt Program CPSp, CCMs dll

Pada artikel selanjutnya akan kita bahas apa itu Fortofolio , dan syarat peserta sertifikasi untuk Personal lainnya.

Semoga bermanfaat

Salam Pengadaani

Scroll to Top