SIAPA PIMPINAN POKJA ATAU KETUA POKJA PEMILIHAN ?

Kita akan coba mengupas tentang penugasan Pokja ini menurut pemahaman penulis. Beberapa waktu ini (sebelum adanya perlem 7/2021 , masih masa Perpres 16/2018) setiap penulis ditanya mengenai kedudukan masing masing SDM Pokja, penulis berpendapat kedudukan pokja sama dan tidak ada aturan yang mengatur tentang ketua pokja. Sebutan pimpinan Pokja atau Ketua Pokja muncul lagi di Peraturan LKPP No. 7 tahun 2021 tentang SDM PBJ.

Pokja Pemilihan berdasarkan kompleksitas pekerjaan terdiri atas Pokja Pemilihan Umum dan Pokja Pemilihan Khusus. Pokja Pemilihan Umum . Berdasarkan Petunjuk Teknis Pembinaan dan pengembangan JFPPBJ pada Peraturan LKPP No. 7 tahun 2021 Tentang SDM PBJ disebutkan :

“ Pokja Pemilihan Umum adalah Pokja Pemilihan yang melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang tidak sederhana dan tidak kompleks. Pokja Pemilihan Khusus adalah Pokja Pemilihan yang melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang memiliki persyaratan khusus dan/atau spesifik”

Ruang lingkup Pekerjaan nya Apa saja ?

Ruang Lingkup Pekerjaan “Pokja Pemilihan Umum”

1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui metode Tender dan/atau Seleksi, kecuali E-Purchasing dan Pengadaan Langsung;
2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui metode Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas
   Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui metode Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
   Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Ruang lingkup Pekerjaan untuk Pokja Pemilihan Umum ini merupakan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan JFPPBJ Ahli Pertama  dan Standar Kompetensi jabatan JFPPBJ Ahli Muda atau Kompetensi PBJ Level 2 dan Kompetensi PBJ Level 3

Ruang Lingkup Pekerjaan “Pokja Pemilihan Khusus”

1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia yang memiliki persyaratan khusus dan/atau spesifik, seperti: pengadaan pekerjaan terintegrasi, Tender/Seleksi Internasional, dan/atau Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung; dan
2. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
   Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 1o. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Ruang lingkup Pekerjaan untuk Pokja Pemilihan Khusus ini sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan JFPPBJ Ahli Madya  atau Kompetensi PBJ Level 4

Dari masing masing jenis Pokja Pemilihan ini siapa yang menjadi Ketua Pokja atau Pimpinan Pokja nya ?

Berdasarkan Peraturan LKPP No. 7 tahun 2021 tentang SDM PBJ. Menyebutkan bahwa masing masing jenis Pokja ini, baik itu Pokja Pemilihan Umum maupun Pokja Pemilihan Khusus di Pimpin oleh 1 Orang Pengelola PBJ yang memiliki jenjang jabatan tertinggi.  Jika dalam 1 Pokja terdapat beberapa Pengelola PBJ yang memiliki Jenjang jabatan yang sama maka ketua Pokja nya adalah Pengelola PBJ yang memiliki pangkat paling tinggi.

Jika kita hubungkan dengan pasal 74 B Perpres 12 tahun 2021 tentang Perubahan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah , yang menyebutkan

“dalam hal  Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan KementerianlLembaga/Pemerintah Daerah belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa maka Pokja Pemilihan untuk setiap paket pengadaan, wajib beranggotakan sekurangkurangnya 1 (satu) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa”

Maka 1 orang Pengelola Pengadaan B/J yang wajib ada di pokja pemilihan tersebut  yang memimpin atau menjadi ketua Pokja Pemilihan. Sekarang pembaca yang sedang mendapat tugas sebagai Pokja bisa memetakan diri dan menjawab pertanyaan “ Saya termasuk ke golongan Pokja Pemilihan Khusus atau Pokja Pemilihan Umum ?”

 

Semoga bermanfaat, Salam Pengadaan.