PPTK YANG DAPAT DITUGASKAN MELAKSANAKAN TUGAS PPK

PPTK YANG DITUGASKAN MELAKSANAKAN TUGAS PPK

Semenjak keluarnya Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka Pertanyaan yang paling sering muncul adalah di APBD Siapa yang menandatangani Kontrak ? atau di APBD Siapa yang menetapkan Spesifikasi dan HPS ?

Dalam Perpres 12 tahun 2021 muncul lah kata kata PPTK. Padahal PPTK ini bukan merupakan pelaku pengadaan. PPTK ini muncul di Perpres 12 tahun 2021 yaitu 3 kali sebagai berikut :

1. Pada pasal 1 ayat 10.a

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Ini sama dengan defenisi PPTK pada permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah.

 

2. Pada pasal 11 Ayat 3 dan ayat 4, yaitu

Ayat 3

Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/,Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

Ayat 4

PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK

 

Dengan membaca pasal 11 Perpres 12 tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa  di Perangkat Daerah PA/KPA dapat menugaskan PPTK yang memenuhi persyaratan kompetensi PPK untuk melaksanakan tugas PPK yaitu dari huruf a sampai huruf m . tugas yang dimaksud huruf a sampai huruf m adalah :

1. menyusun perencanaan pengadaan;
2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa;
3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. menetapkan rancangan kontrak;
5. menetapkan HPS;
6. menetapkan besaran uang muka ‘yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. mengendalikan kontrak
10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. melaporkan pelaksanaan; .penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
12. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
13. menilai kinerja Penyedia;

dari jabaran diatas terjawablah bahwa yang menetapkan HPS dan Menetapkan spesifikasi di Perangkat Daerah dapat menjadi tugas PPTK yang memiliki kompetensi PPK jika ditugaskan oleh PA/KPA nya.

Namun jika PPTK tidak memiliki Kompetensi PPK maka PPTK tersebut hanya dapat membantu tugasnya PA/KPA yang melaksanakan tugas PPK pada Perpres 12 tahun 2021. Sebagai contoh PPTK tersebut tidak menetapkan HPS tapi membantu menyusun HPS, dan yang menetapkan HPS tetap oleh PA/KPA.

Menjadi pertanyaan lagi Kompetensi apa yang harus dimiliki PPTK yang dapat di tugaskan melaksanakan tugas PPK huruf a sampai m pada pasal 11 Perpres 12 tahun 2021 ayat 1 tersebut ?

Dalam Surat Edaran Kepala LKPP No. 8 tahun 2020 tentang Tipologi Pejabat Pembuat Komitmen dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pejabat Pembuat Komitmen, Klik Disini Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2020

dijelaskan bahwa ada 3 Tipologi PPK, yang masing-masing Tipologi PPK tersebut berbeda Standar Kompetensi nya , yaitu :

1. PPK Tipe A

PPK Tipe A ini menagani pekerjaan kategori manajemen kontrak yang KOMPLEKS seperti  pekerjaan pembangunan MRT, pekerjaan

pengadaansatelit, pekerjaan pengadaan dan distribusi kotak suara Pemilu, pengadaan penyedia jasa konsultasi Coretax, pekerjaan penambangan SDA/ mineral bawah laut, pembangunan bendungan, dll

Dengan standar kompetensi yang dimiliki adalah :

1. Melakukan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
   Level 4;
2. Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Level 1;
3. Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 4;
4. Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 4

 

2. PPK Tipe B

PPK Tipe B ini pekerjaan kategori manajemen kontrak umum atau lazim seperti pembangunan Gedung sekolah, konsultan perencanaan jembatan, konsultan master plan, pembangunan drainase perkotaan, belanja mobil damkar, belanja eskavator, Jasa EO bertaraf nasional , dll

Dengan standar kompetensi yang harus dimiliki adalah :

1. Melakukan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 3;
2. Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Level 1;
3. Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 3;
4. Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 3.

 

3. PPK Tipe C

PPK Tipe C ini pekerjaan kategori manajemen kontrak sederhana yang bersifat operasional dan rutin seperti pengadaan ATK, konsumsi  rapat, jasa konsultansi kajian sederhana, jasa kebersihan dan/atau keamanan, dll

1. Melakukan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahLevel 2;
2. Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Level 1;
3. Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 2;
4. Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 2.

Standar kompetensi yang dijelaskan dalam surat edaran kepala LKPP ini mengacu kepada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang kamus kompetensi teknis pengadaan barang/jasa pemerintah No.8 Tahun 2019 klik disini Peraturan Lembaga Nomor 8 Tahun 2019

Dengan jabaran diatas semoga dapat memahami kompetensi apa saja yg harus dimiliki pengelola keuangan daerah (PPTK) yang dapat ditugaskan melaksanakan tugas PPK pada Perpres 12 Tahun 2021.  Tentu teman teman PPTK juga dapat menyesuaikan dengan kegiatan masing-masing untuk mendapatkan sertifikat kompetensi berdasarkan tipologi PPK diatas.

Walaupun PPTK mempunyai Kompetensi PPK, namun 2 hal berikut ini tidak dapat ditugaskan pada PPTK yaitu :

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan
   pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
2. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam
   batas anggaran belanja yang telah ditetapkan (tanda tangan kontrak)

kedua tugas tersebut merupakan tugas dan wewenang PA yang dapat dilimpahkan pada KPA. Penjabaran ini menjadi jawaban bahwa yang menanda tangan kontrak di Pelaksanaan PBJ dengan dana APBD adalah PA atau dapat dilimpahkan wewenang nya pada KPA.

Sedangkan Contoh Draf SK Pengangkatan PPTK dapat didownload pada https://fahrurrazi.id/tugas-dan-kewenangan-pptk-sesuai-perpres-nomor-12-tahun-2021-dan-pmdn-nomor-77-tahun-2020/

Semoga bermanfaat..

Salam Pengadaan.