Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa untuk Paket Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Non Konstruksi
Pelaksanaan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan merupakan tugas pertama Pokja Pemilihan pada tahap Persiapan Pemilihan Penyedia. Reviu ini dilaksanakan untuk semua paket pengadaan, Pengadaan Barang, Jasa, Konsultan maupun Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. Reviu dalam buku informasi kompetensi LKPP dinyatakan bertujuan untuk memastikan kesesuaian dokumen persiapan pengadaan dengan ketentuan Peraturan- Peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.
Kapan Reviu dilakukan ?
Reviu dilakukan sebelum melaksanakan pemilihan penyedia, tepatnya saat persiapan pemilihan penyedia , setelah Pengelola PBJ menerima Penetapan sebagai Pokja oleh Kepala UKPBJ.
Reviu pada dasarnya adalah mitigasi resiko permasalahan hukum yang pertama bagi pokja pemilihan dalam melaksankan tugas. Ibarat lampu kuning pertama , makanya reviu sangat penting dilakukan. Selain mitigasi resiko pokja pemilihan, juga sebagai sarana cek dan ricek dokumen persiapan pemilihan yang di tetapkan oleh PPK. Saat ini lah peluang PPK memastikan bahwa Output Persiapan Pengadaan dari PPK sudah sesuai dengan peraturan, lengkap dan terdokumentasi dengan baik, serta sesuai dengan tujuan pengadaan.
Apa saja yang harus Di Reviu oleh Pokja Pemilihan ?
Hal yang harus direviu oleh Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa Non Konstruksi adalah :
- Spesifikasi Teknis/KAK dan gambar (jika diperlukan)
Yang harus dipastikan oleh Pokja dalam hal ini adalah bahwa spesifikasi atau KAK barang / jasa telah memiliki TKDN, SNI, atau Produk UMK dan Koperasi serta termasuk Produk Ramah Lingkungan. Pokja Pemilihan juga harus memastikan bahwa spesifikasi tidak mengarah pada merek atau produk tertentu dikecualikan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2)Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Dalam hal Barang dan Jasa yang dibutuhkan dan ditetapkan PPK spesifikasi nya sudah ada produk ramah lingkungan atau Produk dalam Negri, atau malah mengarah pada produk tertentu , maka Pokja Pemilihan harus memberikan masukan atau rekomendasi untuk mengganti spesifikasi tersebut. Rekomendasi di tuangkan dalam Berita Acara Reviu
Dalam hal ini Pokja Pemilihan harus memiliki pengetahuan atau informasi tentang barang/jasa yang diadakan.
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Dalam mareviu HPS , Pokja Pemilihan memastikan nilai HPS cukup dan sudah sesuai dengan spesifikasi dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja Pemilihan/ PP juga memeriksa pemenuhan perhitungan kewajiban perpajakan / cukai / asuransi / sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Pokja pemilihan juga memastikan dokumen sumber informasi HPS oleh PPK .
Ada pertanyaan oleh beberapa teman teman , apabila ditanyakan sumber informasi HPS dan PPK tidak mau memberikan atau memperlihatkan, apa yang harus dilakukan Pokja ? pendapat saya dalam hal ini cukup di tuangkan dalam Berita Acara Reviu tentang jawaban PPK tersebut yang akan menjadi cerita kronologis tentang sumber informasi HPS, bahwa Pokja telah menjalankan tugas untuk memastikan sumber informasi HPS.
Bagi PPK Reviw HPS ini sangat bermanfaat , untuk memastikan kembali dokumen riwayat HPS (sumber informasi HPS ) Tersimpan dengan baik dan lengkap.
- Rancangan Kontrak
Reviu Rancangan Kontrak bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan kontrak yang di tetapkan PPK sudah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Menghindari resiko Copy paste rancangan kontrak pekerjaan sebelum nya , atau menghindari adanya ketentuan yang belum ditetapkan dalam rancangan kontrak . yang harus diperhatikan adalah :
- Naskah Perjanjian;
- Syarat-syarat Umum Kontrak;
- Syarat-syarat Khusus Kontrak;
- Ketentuan Uang Muka;
- Ketentuan Jaminan Pengadaan;
- Ketentuan Sertifikat Garansi;
- Ketentuan Sertifikat/Dokumen Lainnya dalam rangka
Pengadaan Barang Impor (hanya untuk barang impor); dan/atau - Ketentuan penyesuain harga
Dan yang harus di perhatikan PPK dan Pokja Pemilihan bahwa rancangan kontrak ini yang masuk dalam Dokumen Pemilihan tidak boleh di robah sebelum tanda tangan Kontrak kecuali waktu, tanggal dan nilai pekerjaan. Hal ini dikarenakan rancangan kontrak akan mempengaruhi persaingan ( penawaran ) dalam pemilihan penyedia. Contoh nya Pengadaan dengan diberikan uang muka mungkin lebih banyak yang berminat menawar daripada Pengadaan yang tidak diberikan uang muka, maka persaingan pasti akan berbeda, peserta juga akan berbeda dan akhirnya pemenang juga akan berbeda.
- Dokumen Anggaran Belanja
Reviu ini memastikan anggaran nya tersedia dan jumlah nya cukup.
Ada beberapa pertanyaan dari teman teman , apakah jika anggaran belum cukup tersedia atau anggaran masih belum disetujui , atau apa yang harus dilakukan pokja dalam reviw dokumen persiapan pengadaan ?
Apabila anggaran pengadaan nya belum tersedia/ belum disetujui, maka pemilihan penyedia dapat di lakukan sepanjang mendapat
persetujuan PA dan kontrak bersifat tidak mengikat maka dapat diberikan catatan oleh Pokja dalam Berita Acara Reviw sebagai berikut: Sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa melalui penyedia pada Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021:
- Kontrak dapat ditanda tangani oleh Pejabat Penanda tangan Kontrak dengan Penyedia setelah DIPA/DPA disahkan. atau
- Apabila pagu anggaran yang tersedia dalam RKA-K/L disetujui lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang,maka dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga, sehingga sesuai dengan anggaran yang tersedia. Namun,
- Apabila kegiatan tidak tersedia dalam DIPA/DPA maka hasil
pemilihan/proses pemilihan harus dibatalkan.
Dan hal ini , harus di jelaskan oleh Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan dalam Pemberian Penjelasan Dokumen Pemilihan.
- ID paket RUP
Fungsi nya adalah memastikan paket pengadaan yang akan di proses sudah di umumkan di SIRUP dan kesesuaian dengan metode pemilihan penyedia yang sudah diumumkan.
- Waktu penggunaan barang/jasa
Dalam hal ini Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan memastikan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai dengan waktu penggunaan barang / jasa
- Analisis Pasar
Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan, pokja pemilihan / Pejabat Pengadaan melakukan analisis pasar untuk memastikan ketersediaan barang/jasa serta pelaku usaha yang dapat memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan.
- Dalam hal diperlukan, uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan
penetapan risiko Barang/Jasa Lainnya terkait keselamatan
Itulah yang harus di reviu oleh pokja pemilihan untuk pengadaan barang/jasa non kontruksi melalui penyedia . dalam hal Pokja dan PPK adalah Fungsional Pengadaan, Pelaksanaan Reviu ini menjadi bagaian dari SKP dan mendapatkan angka kredit sebesar o,o4 untuk setiap dokumen pekerjaan dengan metode pengadaan langsung / tender cepat / epurchasing (butir kegiatan Ahli Pertama dan dapat dilakukan oleh Ahli Muda dan Ahli Madya dengan mendapat AK 0,04)
mendapatkan angka kredit 0,08 untuk setiap dokumen pekerjaan dengan metode Tender, Seleksi atau Penunjukan langsung (butir kegiatan Ahli muda , dapat dilakukan oleh ahli madya , namun jika ahli pertama yang melakukan dapat angka kredit 0,064)
Bagaimana Reviu dalam hal Pengadaan Konsolidasi ?
Konsolidasi merupakan salah satu strategi pengadaan, untuk mencapai value for money dengan mempertimbangkan efektifitas dan efesiensi proses serta satu kesatuan fungsi atau output.
Konsolidasi yang dilaksanakan pada tingkat UKPBJ , pokja melakukan reviw terhadap masing-masing paket pengadaan yang di konsolidasikan. Dapat mengundang semua PPK yang mempunyai Paket yang akan di konsolidasikan.
Konsolidasi dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kesamaan Klasifikasi baku Komoditi Indonesia (KBKI) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari paket yang akan di konsolidasikan.
Berita Acara Reviw untuk Pengadaan Konsolidasi seperti contoh berikut ini ( contoh di kembangkan di modifikasi dan ditambah dari BA Reviu dari Abang fahrurozi @fahrurrazi.id ) Berita Aacara Reviu DPP _ Barang
Semoga Bermanfaat, Salam Pengadaan.
Sumber Informasi : Peraturan LKPP No, 12 tahun 2021 dan Buku Informasi Kompetensi LKPP
Apa beda reviu sama kaji ulang pak?