Apa Kewajiban dan Keharusan Seorang Pengelola Pengadaan B/J ?

8.023 Komentar / Artikel / Oleh admindeby

Kewajiban dan Keharusan Seorang Pengelola Pengadaan B/J

(berdasarkan Permenpan RB No. 29 tahun 2020)

Setelah keluar SK Pengangkatan menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan, kita harus tahu apa kewajiban kita sebagai seorang jabfung PPBJ.

Suatu jabatan selain mempunyai HAK, Tanggung Jawab dan Kewajiban. Kali ini saya kan mengulas Kewajiban dan Keharusan bagi Pengelola Pengadaan B/J berdasarkan Permenpan RB No. 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Pengelola Pengadaan barang/ Jasa.

Setelah di tetapkan menduduki jabatan Fugsional PPBJ maka Pengelola Pengadaan wajib dilantik dan diambil sumpah/ janjinya menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang maha Esa(Pasal 19) Hai ini bukan kewajiban pibadi pengelola PPBJ. Namun kewajiban K/L/P/D dimana Pengelola PPBJ tersebut berkedudukan.

Diantara Kewajiban Pengelola Pengadaan dalam Permenpan 29 tahun 2020:

Pada awal tahun, Pengelola PBJ wajib menyusun SKP. SKP Merupakan Sasaran Kinerja Pegawai, yang kita bahas juga dalam bloq ini (Pasal 22 Permenpan RB 29/ 2020)
Wajib memenuhi target Angka Kredit Minimal setiap tahun : yaitu 12,5 untuk Pengelola PBJ Ahli Pertama , 25 Untuk Pengelola PBJ Ahli Muda dan 37,5 Untuk Pengelola PBJ Ahli Madya (Pasal 25 ayat 1 Permenpan RB 29/ 2020) Artinya Pengelola Pengadaan dapat diberikan sanksi apabila tidak memenuhi target angka kredit ini
Pengelola PBJ wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap Periode (Pasal 25 ayat 3 Permenpan RB 29/ 2020) Hasil kerja merupakan output yang ditentukan dari masing-masing butir kegiatan yang menjadi target kinerja pengelola pengadaan. Hasil kerja dijabarkan untuk masing-masing jenjang jabatan
Pengelola PBJ yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit: 10 untuk Pengelola PBJ Ahli Pertama 20 untuk Pengelola PBJ Ahli Muda(Pasal 26 ayat 1 Permenpan RB 29/ 2020)kewajiban Ini untuk Pengelola PPBJ dalam tahap antri untuk naik jenjang (menunggu ada formasi)
Pengelola PBJ Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit (Pasal 26, Ayat 2 Permenpan RB 29/ 2020)
PNS yang menduduki Jabatan Fungsional PPBJ harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan (Pasal 45 Permenpan RB 29/ 2020) Standar kompetensi yang di maksud adalah sesuai dengan Permenpan RB 52 tahun 2020 Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan B/J.
Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Pengelola PBJ wajib diikutsertakan pelatihan (Pasal 46 Permenpan RB 29/ 2020) Kewajiban di ikutsertakan pelatihan , kalau tafsiran kami , diikutsertakan maksud nya dapat inisiatif dari pribadi Pengelola pengadaan atau dari lingkungan nya (atasan, organisasi profesi, instansi, pembina)
Pengelola PBJ wajib menjadi anggota IFPI (Pasal 46 Permenpan RB 29/ 2020)

Menjadi anggota IFPI yang merupakan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ merupakan kewajiban setiap pengelola PBJ. Dalam hal wajib artinya tidak diberikan pilihan mau jadi anggota atau tidak. Jadi dasar nya bukan apa keuntungan dan keruagian. Namun ini kewajiban.

Dan Organisasi Profesi juga mempunyai Tugas untuk kepentingan Pengelola Pengadaan B/J , diantaranya :

Menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
Memberikan advokasi; dan
Memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku

Dengan kata lain jika ada indikasi atau laporan pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi yang dilakukan oleh Pengelola Pengadaan maka harus diperiksa dan mendapat rekomendasi dahulu dari Komite Kode Etik dan Kode Prilaku Profesi Fungsional Pengelola Pengadaan.

Semoga ulasan diatas dapat bermanfaat membantu memahami kewajiban kita sebagai Jabfung PPBJ, Terimakasih yang sudah mampir membaca

Salam Pengadaan

Lampiran : Kode Etik dan Kode Prilaku Profesi Pengelola Pengadaan yang sudah di susun oleh Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) https://drive.google.com/drive/folders/1k_iz-wYRYQ-Z4osQE14BzHU63Hju7ttA?usp=sharing