Deby sandra

Angka Kredit Pejabat Pengadaan

 

Tahu kah kamu berapa nilai angka kredit 1 paket pengadaan bagi Pejabat Pengadaan ?

 

Bagian 1. Untuk Pengelola Pengadaan Ahli Pertama

Sebutan Pejabat Pengadaan sudah tidak asing lagi di dunia pengadaan Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 menyebutkan bahwa Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

Pejabat Fungsional yang mempunyai tugas jabatan untuk mengelola pengadaan B/J Pemerintah adalah Pejabat Fungsional Pengelola PBJP atau disebut sebagai Pengelola Pengadaan. Saat ini membahas suatu jabatan di pemerintahan tentu tidak akan lepas dari target kinerja dan penilaian kinerja . Target kinerja yang dimaksud adalah SKP (Sasaran kinerja Pegawai). Pada setiap awal tahun Pengelola Pengadaan wajib menyusun SKP, ketentuan ini tertuang dalam pasal 22 Permenpan 29 Tahun 2020.

Lalu bagaimana dengan Angka Kredit ???

Target kinerja terdiri dari kinerja utama dan/atau kinerja tambahanan dan kinerja utama berupa Target Angka Kredit. Artinya angka kredit merupakan bagian terpenting dari SKP.

Saya tergugah melakukan simulasi perhitungan target SKP (Angka Kredit) berdasarkan Permenpan 29 Tahun 2020 karena sering di tanya berapa nilai Angka Kredit untuk 1 (satu) Paket Pengadaan Langsung oleh beberapa teman yang saat ini dipercaya sebagai Pejabat Pengadaan, dengan jabatan yang beragam, ada dari jabatan pengelola pengadaan ahli pertama, ahli muda , bahkan ada yang ahli madya juga.

Setelah saya hitung dari butir kegiatan atau tugas dari Pejabat Pengadaan untuk 1 (satu) paket pengadaan langsung dapat di hitung sebagai Angka Kredit  Pengelola Pengadaan Ahli Pertama paling banyak adalah 0,32.  (dengan asumsi tidak ada konsolidasi). Seperti table dibawah ini :

IIKEGIATAN TUGAS JABATAN ANGKA KREDIT TARGET
KUANT/OUTPUT
1 2 3
PENGADAAN BARANG DAN JASA   0,32  
B Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah   0,32  
1. Melakukan reviu terhadap dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
a. Melakukan reviu dokumen persiapan pada pekerjaan yang dilakukan dengan metode pemilihan Pengadaan Langsung/Tender Cepat/e-purchasing 0,04 0,04 1 Berita acara reviu dokumen persiapan Pengadaan Langsung/Tender Cepat/ e-purchasing
2. Melakukan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan
a. Melakukan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada pekerjaan yang dilakukan dengan metode pemilihan Pengadaan Langsung/Tender Cepat 0,08 0,08 1 Dokumen pemilihan Pengadaan Langsung/Tender Cepat
3. Melakukan evaluasi penawaran
a. Melakukan evaluasi penawaran dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur 0,08 0,08 1 Berita acara evaluasi penawaran dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur
4. Melakukan penilaian kualifikasi
a. Melakukan penilaian kualifikasi pada Pengadaan Langsung 0,08 0,08 1 Berita acara penilaian kualifikasi Pengadaan Langsung
9. Melakukan negosiasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
a. Melakukan negosiasi dengan mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan standar harga/biaya 0,04 0,04 1 Berita acara negosiasi mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan standar harga/biaya
Jumlah Sasaran Kinerja ( dalam bentuk angka kredit) 0,32

 

Pengelola Pengadaan Ahli Pertama memiliki kewajiban mendapatkan angka kredit paling sedikit dalam 1 tahun sejumlah 12,5 . dengan demikian untuk mencapai kewajiban minimal tersebut dapat dipenuhi dengan memproses 40 paket Pengadaan Langsung.

Namun target angka kredit juga dapat dipenuhi dengan kegiatan – kegiatan lain selain yang ada pada tebel diatas . Mencapai target kinerja sebagai  Pengelola Pengadaan cukup mudah bukan ? bagaimana menurut Anda ??

Bagaimana teman-teman yang pengelola pengadaan ahli muda yang menjadi Pejabat Pengadaan…bersambung….

Salam Pengadaan

2 komentar untuk “Angka Kredit Pejabat Pengadaan”

  1. Terkait peran pengelola ahli Pratama yang mana untuk memenuhi AK.saya sebagai Fungsional PBJ ahli pertama mewakili temen teman di daerah lain yang ditakuti terkait SE pemberlakuan Jabatan Fungsionalnya Samapi 31 122023,sebagai kepala UKPBJ/kabagPBJ sering lalai atau salah dalam menentukan peran Fungsional PBJ sebagai PP yang mana ada kepentingan internal dalam SKPD atau bagian tertentu sehingga dengan mengangkat PP yang bersertifikat tingkat dasar,apakah kami tetap menunggu saja angka kreditnya sampai baru bisa dinaikan pangkatnya…dan adakah aturan yang mengatur kepada kepala UKPBJ/kabagPBJ dalam penerapan terkait pendelegasiannya tidak sesuai dengan peran fungsionalnya..?

    1. Yang terhormat pak Roberto S.D.Dumanauw, Semoga bapak dalam keadaan sehat..
      Sepakat, pendapat kami ketakutan Bapak, memang mewakili perasaan teman-teman jabfung PPBJ di daerah lain, Menurut kami ada beberapa hal yang bisa kita lakukan , diantaranya adalah dengan menyusun SKP setiap awal tahun sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. Dengan menyusun target kinerja (SKP) yang akan disetujui oleh Kepala UKPBJ maka secara tidak langsung pimpinan UKPBJ tahu seharus nya tugas yang diberikan sesuai dengan Target Kinerja yang di sepakati. Selain dari uraian tugas diatas , masih banyak lagi kegiatan pengelola PBJ ahli pertama yang bisa dilakukan, seperti masih dapat mengerjakan kegiatan PPBJ ahli muda, dan akan dinilai 80 %. Selain itu kita berharap kepada LKPP untuk melakukan sosialisasi tentang Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Pengelola Pengadaan dan Permenpan 29 tahun 2020 kepada seluruh Pimpinan UKPBJ. Selain itu kita juga mendapat Informasi dari paparan dari pimpinan LKPP bahwa akan ada system Informasi yang akan membantu monitoring penugasan dari Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan. Kita doakan Bersama semoga system tersebut secepatnya realisasi. Terimakasih… Salam Pengadaan

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top