Kalau Pengelola Pengadaan Ahli Muda atau Ahli Madya Menjadi Pejabat Pengadaan bagaimana perhitungan Angka Kreditnya? Ini yang saya bahas sekarang.
Bagian 2. Untuk Pengelola Pengadaan Ahli Muda
Berdasarkan Permenpan No. 29 Tahun 2020, saya simulasikan perhitungan target SKP (Angka Kredit) buat teman – teman Pengelola PBJ Ahli Muda dan Ahli Madya dengan asumsi hanya mengerjakan paket pengadaan langsung dan e-purchasing (e-catalog atau toko daring/bela pengadaan) karena tidak ada pengelola pengadaan ahli pertama yang menjadi pejabat pegadaan.
Tugas dari Pejabat Pengadaan untuk satu paket pengadaan langsung dapat di hitung sebagai Angka Kredit Pengelola Pengadaan Ahli Muda paling banyak adalah 0,32 Seperti tabel dibawah ini:
| II. KEGIATAN TUGAS JABATAN | ANGKA KREDIT | TARGET | |||||||
| KUANT/OUTPUT | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| PENGADAAN BARANG DAN JASA | 0,32 | ||||||||
| B | Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah | 0,32 | |||||||
| 1. | Melakukan reviu terhadap dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | ||||||||
| a. | Melakukan reviu dokumen persiapan pada pekerjaan yang dilakukan dengan metode pemilihan Pengadaan Langsung/Tender Cepat/e-purchasing | 0,04 | 0,04 | 1 | Berita acara reviu dokumen persiapan Pengadaan Langsung/Tender Cepat/ e-purchasing | ||||
| 2. | Melakukan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan | ||||||||
| a. | Melakukan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada pekerjaan yang dilakukan dengan metode pemilihan Pengadaan Langsung/Tender Cepat | 0,08 | 0,08 | 1 | Dokumen pemilihan Pengadaan Langsung/Tender Cepat | ||||
| 3. | Melakukan evaluasi penawaran | ||||||||
| a. | Melakukan evaluasi penawaran dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur | 0,08 | 0,08 | 1 | Berita acara evaluasi penawaran dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur | ||||
| 4. | Melakukan penilaian kualifikasi | ||||||||
| a. | Melakukan penilaian kualifikasi pada Pengadaan Langsung | 0,08 | 0,08 | 1 | Berita acara penilaian kualifikasi Pengadaan Langsung | ||||
| 9. | Melakukan negosiasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | ||||||||
| a. | Melakukan negosiasi dengan mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan standar harga/biaya | 0,04 | 0,04 | 1 | Berita acara negosiasi mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan standar harga/biaya | ||||
| Jumlah Sasaran Kinerja ( dalam bentuk angka kredit) | 0,32 | ||||||||
Pengelola Pengadaan Ahli Muda diwajibkan mendapatkan angka kredit minimal dalam 1 tahun sejumlah 25 dan maksimal 37,5. Untuk mencapai kewajiban minimal tersebut dapat dipenuhi dengan melaksanakan paket Pengadaan Langsung sebanyak 79 Paket (25/0,32 = 78,125 = 79).
Selain memproses pemilihan penyedia dengan Metode Pengadaan langsung, Pejabat Pengadaan juga memproses pengadaan dengan metode e-Purchasing sampai dengan nilai Rp. 200 Juta. Pekerjaan satu Paket Pengadaan dengan e-Purchasing (e-catalog atau toko daring/bela pengadaan) mendapat Angka Kredit 0,17. Simulasi angka kredit sebagai berikut:
| III. KEGIATAN TUGAS JABATAN | ANGKA KREDIT | TARGET | |||||||
| KUANT/OUTPUT | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| PENGADAAN BARANG DAN JASA | 0,17 | ||||||||
| B | Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah | 0,17 | |||||||
| 1. | Melakukan reviu terhadap dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | ||||||||
| a. | Melakukan reviu dokumen persiapan pada pekerjaan yang dilakukan dengan metode pemilihan Pengadaan Langsung/Tender Cepat/e-purchasing | 0,04 | 0,04 | 1 | Berita acara reviu dokumen persiapan Pengadaan Langsung/Tender Cepat/ e-purchasing | ||||
| 5. | Melakukan pengadaan barang/jasa secara e-purchasing dan pembelian melalui toko daring (online ) | 0,03 | 0,03 | 1 | Surat pesanan pembelian pada toko daring (e-purchasing ) | ||||
| 8. | Melakukan penyusunan daftar penyedia barang/jasa pemerintah | 0,06 | 0,06 | 1 | Daftar penyedia barang/jasa | ||||
| 9. | Melakukan negosiasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | ||||||||
| a. | Melakukan negosiasi dengan mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan standar harga/biaya | 0,04 | 0,04 | 1 | Berita acara negosiasi mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan standar harga/biaya | ||||
| Jumlah Sasaran Kinerja (dalam bentuk angka kredit) | 0,17 | ||||||||
Pengelola pengadaan ahli muda yang mendapat penugasan sebagai Pejabat Pengadaan khusus e-Purchasing, dapat mencapai angka kredit minimal yaitu dengan 148 Paket (25/017 = 147,0588 = 148).
Nilai Simulasi Angka Kredit untuk satu paket pengadaan langsung atau pengadaan dengan e-purchasing sama untuk Pengelola Pengadaan Ahli Pertama, Ahli Muda atau Ahli Madya, karena mengerjakan 2 tingkat di bawah jenjang jabatannya mendapat nilai 100% dari angka kredit setiap butir kegiatan.
Pengelola Pengadaan Ahli Madya memiliki kewajiban mendapatkan angka kredit paling sedikit dalam 1 tahun sejumlah 37,5 dan Maksimal 56,25. Untuk mencapai kewajiban minimal tersebut dapat dipenuhi dengan memproses 118 paket Pengadaan Langsung atau 221 paket Pengadaan dengan e-Purchasing.
Pertanyaan selanjutnya, apakah konsekuensinya untuk Pengelola Pengadaan Ahli Muda dan Ahli madya jika hanya melaksanakan tugas Pejabat Pengadaan/Kompetensi dibawah jenjang jabatan ?
Dengan melaksanakan pekerjaan dibawah jenjang jabatan akan mengalami kesulitan dalam kenaikan jenjang jabatan selanjutnya atau kesulitan untuk menjaga kompetensi dalam jenjang jabatan. Contoh Pengelola Pengadaan Madya yang telah mendapatkan pengakuan dengan sertifikat kompetensi Madya akan sulit memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi Madya, bahkan mungkin mengulang Proses uji kompetensi Madya dari awal. Setiap pemilik sertifikat kompetensi memiliki kewajiban untuk mengikuti kegiatan penilikan/survelan minimal satu kali dalam masa berlakunya sertifikat untuk syarat memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi.
Semoga bermanfaat
Salam Pengadaan
Bagaimana kalau masih ada JFPPJ Ahli Pertama di instansi Kita? Apakah JFPPBJ Muda atau Madya boleh menjabat atau di tugaskan sebagai Pejabat Pengadaan?
Yang terhormat pak Doni, Semoga Bapak dalam keadaan Sehat,
Pasal 11 Permenpan RB 29 tahun 2020 Tentang Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa menyatakan “Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Pengelola PBJ yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pengelola PBJ yang berada 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan” . kesimpulan nya Uraian kegiatan Pejabat Pengadaan adalah Uraian Tugas JFPPBJ Ahli Pertama, maka Penugasan JFPPB Ahli Muda atau Ahli Madya mengerjakan pekerjaan / Pejabat Pengadaan di perbolehkan dalam hal pada unit kerja tersebut tidak terdapat Pengelola PBJ Pertama. Terimakasih,
Salam Pengadaan
Dari paparan tsb utk jft pengadaan bj ahli madya tentu akan lebih berkembang dg melalui pokja pemilihan …pertanyaannya ..utk unit pbj berapa dlm 1 pokja diperbolehkan apakah 3, 5 atau 7 anggota pokja…bila dlm 1 skpd punya 2 org ahli muda dan atau madya apakah boleh bergabung ahli madya dr opd lain sbg anggota pokja..tks
Yang terhormat Pak Agus Purwanto,
Semoga Bapak dalam keadaan Sehat,Aamiin
JFPPBJ Ahli Madya akan lebih berkembang jika mengerjakan pekerjaan sesuai dengan uraian kegiatan pada jenjang standar kompetensi ahli madya,
Untuk jumlah personil dalam 1 Pokja terdiri dari 3 orang ,dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal (Pasal 13 Perpres 16 tahun 2018)
Saat ini dalam hal 1 UKPBJ punya 2 orang ahli muda atau madya maka dalam 1 Pokja dapat di gabung dengan Personal Lain (Pegawai UKPBJ tersebut) yang memiliki sertifikat PBJ Dasar (Perpres 16 tahun 2018). Untuk menugaskan Ahli Madya dari UKPBJ lain berdasarkan pengetahuan kami saat ini belum ada peraturan yang mengatur lebih detailnya. ( 1 UKPBJ Per K/L/PD , maka maksud UKPBJ lain adalah UKPBJ di K/L/PD lain)
Terimakasih, Salam Pengadaan.
Di daerah terkadang PA/KPA mempercayakan kepada Penjabat Pengadaan untuk mengimputkan RUP, membuat HPS, menyusun Spesifikasi Barang dan membuatkan rancangan kontrak apakah semua tersebut dapat di jadikan angka kredit termasuk pemilihan penyedia mohon pencerahannya ….
Yang terhormat Pak Lutfi,
Semoga Bapak dalam keadaan Sehat,Aamiin
Kegiatan mengimputkan RUP, membuat HPS, menyusun Spesifikasi Barang dan membuatkan rancangan kontrak bukan merupakan Sub Unsur angka kredit Pemilihan Penyedia. Namun dapat di hitung menjadi angka kredit untuk JFPPBJ yang di tugaskan sebagai Pejabat Pengadaan apabila mendapat Penugasan Tertulis membantu PPK (disebutkan rinci penugasan nya ) untuk paket pekerjaan yang lain.
Terimakasih, Salam Pengadaan
Pada kegiatan Melakukan penyusunan daftar penyedia barang/jasa pemerintah, apakah bisa saya diberikan contoh draftnya? Dan qpakah kegiatan tersebut disusun untk setiap paket tender atau yang paket apa yang dimaksud?
Terimakasih